Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.
Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan pelaksanaa kebijakan dinas;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
c. Pelaksanaan administrasi dinas;
d. Penyelenggraan bidang teknologi komunikasi dan informasi publik;
e. Penyelenggaraan bidang persandian;
f. Penyelenggaraan bidang penelitian pengembangan, pengawasan, komunikasi dan informasi;
g. Penyelenggaraan bidang statistik;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksaan administrasi dinas. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan dinas;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dinas;
c. Pengoordinasian pelaksanaan, evaluasi, dan pelopran dinas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi dinas;
e. Fasilitasi dan pengoordinasian UPTD
f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama degan lembaga dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Memverifikasi data dan dokumen yang menyangkut program dan kegiatan dinas;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan penilaian kepegawaian;
i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada pimpinan;
j. Pelaksanaan fugsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. Mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas dalam penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, menghimpun, mempelajari, dan mengkaji peraturan perundang-undangan juknis dan juklak serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi dinas dibidang keuangan, umum dan kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  • Menginvantarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keuangan, umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  • Menghimpun, mempelajari, dan mengkaji peraturan perundang-undangan juknis dan juklak serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan, umum dan kepegawaian;
  • Menyusun dan menyiapkan pedoman, norma, standar, prosedur, kerja, dan petunjuk teknis operasioal yang berhubungan dengan keuangan umum dan kepegawaian;
  • Mengumpulkan data dan /atau informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait tugas dan fungsinya;
  • Menyimpan, memelihara, membukukan, dan mengarsipkan data, dokumen, surat, dan/atau salinan yang berhubungan dengan keuangan, umum dan kepegawaian;
  • Menyimpan, memelihara, membukukan, dan mengarsipkan data, dokumen, surat, dan/atau salinan yang berhubungan dengan keuangan, umum dan kepegawaian;
  • Menyaiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
  • Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkati, sesuai dengan tugasnya dan fungsinya;
  • Memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  • Membina dan menilai kinerja bawahan;
  • Menyusun laporan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
  • Melakukan inventarisasi kebersihan kantor dan rumah tangga dinas;
  • Membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
  • Menerima dan/atau mengusulkan administrasi kepegawaian dinas;
  • Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukkan kepada pimpinan;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

  1. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perecanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas dibidang program dan pelaporan.
  2. Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  • Menghimpun, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan juknis dan juklak serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan program dan pelaporan;
  • Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  • Menyusun dan manyiapkan pedoman, norma, standar, prosedur, kerja, dan petunjuk teknis operasional yang berhubungan dengan program dan pelaporan;
  • Mengumpulkan data dan/atau informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait tugas dan fungsinya;
  • Menyimpan, memelihara, membukukan, dan mengarsipkan data, dokumen, surat, dan/atau salinan yang berhubungan dengan perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan;
  • Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
  • Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait, sesuai dengan tugasnya dan fungsinya;
  • Memberikans saran dan pertimbangan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan;
  • Membina dan menilai kinerja bawahan;
  • Menyusun laporan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
  • Menyusun perencanaan teknis pembiayaan program dan kegiatan;
  • Menyusun pelaporan kinerja dinas;
  • Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
  • Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukkan kepada pimpinan;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

  1. ) Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten.
  2. ) Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten;
  • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten;
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten; dan
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten.
  • Penyelenggaran program kegiatan dibidangnya;
  • Pembinaan, pendistribusian, pengendalian, penguasaan program kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidangnya;
  • Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidangnya;
  • Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukkan kepada atasan;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

  1. Seksi Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten.
  2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi:
    a. Layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
    b. Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
    c. Pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten;
    d. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
    e. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
    f. Pembuatan konten lokal;
    g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Seksi Penyediaan Informasi, Publikasi dan Kehumasan

  1. Seksi Penyediaan Informasi, Publikasi Dan Kehumasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik serta layanan hubungan media di Kabupaten.
  2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Penyediaan Informasi, Publikasi Dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi:
    a. Layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
    b. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah;
    c. Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
    d. Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    e. Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    f. Pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
    g. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
    h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Informasi

  1. Seksi Kelembagaan Dan Kemitraan Informasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten.
  2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Kelembagaan Dan Kemitraan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  • Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal;
  • Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
  • Layanan Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  • Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik;
  • Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
  • Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  • Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
  • Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
  • Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;
  • Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Aplikasi Informatika

  1. Bidang Aplikasi Informatika melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Aplikasi Informatika, Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan serta Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten.
  2. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika, Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi
    e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan serta Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
  • Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Aplikasi Informatika, Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan serta Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Aplikasi Informatika, Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan serta Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten; dan
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Aplikasi Informatika, Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi
    e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan serta Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten.
  • Penyelenggaran program kegiatan dibidangnya;
  • Pembinaan, pendistribusian, pengendalian, penguasaan program kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidangnya;
  • Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidangnya;
  • Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukkan kepada atasan;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Infrastruktur Jaringan Dan Pengembangan E-GOV

  1. Seksi Infrastruktur Jaringan Dan Pengembangan E-Gov melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur perangkat dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten.
  2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Infrastruktur Jaringan Dan Pengembangan E-Gov menyelenggarakan fungsi:
    a. Layanan infrastruktur /perangkat dasar data center, disaster recovery center;
    b. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi
    e-Government;
    c. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing;
    d. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
    e. Layanan filtering konten negatif;
    f. Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
    g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

  1. Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi
    e-Government dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan di Kabupaten.
  2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
  • ¬†Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  • Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
  • Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
  • Layanan recovery data dan informasi;
  • Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
  • Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
  • Layanan interoperabilitas;
  • Layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
  • Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Data Center
1) Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Data Center melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan penyelenggaraan command center dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.
2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Data Center menyelenggarakan fungsi:

  • Layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten;
  • Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah;
  • Lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
  • Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten;
  • Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
  • Layanan Sistem Informasi Smart City;
  • Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
  • Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
  • Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
  • Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Command Center;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Persandian Dan Statistik

  1. Bidang Persandian dan Statistik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang tata kelola persandian, siber dan statistik dalam rangka penjaminan keamanan informasi, ketersediaan data statistik dilingkungan pemerintah daerah, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten.
  2. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
    a. Menyusun kebijakan teknis dibidangnya;
    b. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
    c. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklarifikasi;
    d. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian jaring komunikasi sandi;
    e. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi dan data statistik milik pemerintah daerah;
    f. Pengelolaan sumber daya persandian yang merupakan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
    g. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
    h. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
    i. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi dan statistik;
    j. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan seminar;
    k. Pengadaaan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
    l. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
    m. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
    n. Membina, mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengatur penugasan non struktural dalam lingkup bidangnya;
    o. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian program dan kegiatan dalam lingkup satuan kerja;
    p. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penerapan, pemanfaatan jaringan dan aplikasi dalam lingkup satuan kerja dan antar satuan kerja pemerintah daerah;
    q. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepad atasan;
    r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Persandian dan Siber

  1. Seksi Persandian dan Siber melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan pengelolaan persandian dan siber, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah, melaksanakan operasional persandian, siber serta pengamanan persandian dan siber dilingkungan pemerintah daerah.
  2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Persandian dan Siber menyelenggarakan fungsi:
    a. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi dan siber antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota;
    b. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi dan siber antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota;
    c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi dan siber;
    d. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
    e. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota;
    f. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah diligkungan kabupaten/kota;
    g. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelolah dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota;
    h. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota;
    i. Pengamanan terhadap kegiatan/asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengaman lainnya;
    j. Pengamanan informasi elektronik;
    k. Pengelolaan security operating center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
    l. Operasional persandian dan keamanan informasi;
    m. Layanan monitoring trafik elektronik;
    n. Layanan penanganan insiden keamanan informasi;
    o. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
    p. Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
    q. Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
    r. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
    s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada atasan;
    t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Statistik

  1. Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, pengelolaan data dan melaksanakan publikasi data statistik di lingkungan pemerintah daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Seksi Statistik memiliki fungsi :
    a. Melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
    b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
    c. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
    d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik sebagai bahan publikasi data statistik;
    e. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang statistik sebagai bahan publikasi;
    f. Menyiapkan dan mengelola bahan informasi publik sebagai bahan publikasi;
    g. Melaksanakan inventarisasi dan analisis data potensi disetiap bidang sebagai bahan publikasi;
    h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
    i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada atasan;
    j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

4.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

  1. Seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penerapan, pemanfaatan jaringan dan aplikasi dalam lingkup satuan kerja dan antar satuan kerja pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :
    a. Penyusunan peraturan teknis pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
    b. Merencanakan kegiatan bidang pengawasan, pengendalian komunikasi dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi pengawasan sarana informasi dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
    d. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan opersioanal pengelolaan komunikasi antar perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah;
    e. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi satuan kerja perangkat daerah;
    f. Penyusunan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
    g. Penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi dan informasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
    h. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi diseluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    i. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di pemerintah daerah;
    j. Menghimpun dan memelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk dengan tugas seksi pengawasan sarana informasi pedoman landasan kerja;
    k. Mengoordinasikan dengan instansi terkait pelaksanaan pengawasan sarana dan media informasi;
    l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada atasan;
    m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.